penyedia dan/atau persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif. b. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Kontruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
perka lkpp pengadaan barang dan jasa
2012. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 14, BN.2012/No.1237, jdih.lkpp.go.id : 4 hlm. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (16) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta
Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; Diunduh Sebanyak: 232.084 kali: Tipe Dokumen: Peraturan Hukum: TEU Badan/Pengarang-Tempat Penetapan-Sumber-Subjek-Bahasa-Lokasi-Bidang Hukum-Penandatangan-Urusan Pemerintahan-Peraturan Terkait-Dokumen Terkait-File: 2018009.pdf
dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; dan 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Keputusan Kepala LKPP Nomor 356 Tahun 2023. Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024. Tahun 2023 Keputusan Kepala LKPP.
R0jGpoP.
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/394
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/59
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/518
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/98
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/207
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/404
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/433
  • pi8hw7a8uy.pages.dev/320

    • perka lkpp pengadaan barang dan jasa